Manusia adalah pelaksana dan tujuan pembangunan. Maka pendidikan berperanan penting dalam upaya menjawab tantangan masa depan. Perkembangan ilmu dan teknologi pun berperanan mengubah isi pendidikan agar sesuai dengan tuntutan zaman (fleksibel) dan tidak lekas usang. Unesco doc ED-80/conf.803/7menyimpulkan: “We are in danger of sacrificing innovation, creative work, leisure, sport and, in general, training in how to achieve happines and develop well-balanced personality. In the years to come, we must try to determine which components of all this content are useful and provide the best preparation for living in a world characterized by changing techniques and the development of information and communication media. In general, priority should be given to material that will develop the ability to anticipate and innovate-qualities essential both for survival in a world as yet unfamiliar and for making that world a more human place.”
Salah satu kecenderungan modernisasi adalah mengarahkan pendidikan untuk menghasilkan manusia-manusia modern yang mampu memanfaatkan teknologi. Pendidikan semacam itu menurut E.F. Schumacher hanya mengarahkan manusia kepada keterampilan teknis know-how dan tidak sesuai dengan hakikat pendidikan sebagai penyebaran nilai-nilai budaya. Maka diperlukan pendidikan yang secara seimbang meletakkan dasar pemikiran yang manusiawi tentang teknokrasi agar manusia tidak cenderung masuk ke dalam spesialisasi beku, yang menjauhkannya dari nilai-nilai budaya lainnya. Polemik yang pernah terjadi tentang hal itu menunjukkan kesediaan para teknokrat di satu pihak – yang menginginkan percepatan alih teknologi dan pengembangannya untuk meminimalisasi ketertinggalan kita dari bangsa dan negara lain – untuk berdialog dengan para ahli ilmu-ilmu sosial dan budaya di pihak lain – yang hendak mengingatkan kita akan kendala-kendala yang harus kita hadapi sebagai bangsa yang sedang membangun – dalam menerapkan teknologi yang kontekstual dengan budaya bangsa guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Sikap arif dalam dialog tersebut mencerminkan ketidakinginan bangsa kita pada fragmentasi yang dikhawatirkanLord C.P. Snow dalam bukunya “The Two Cultures and Scientific Revolution”, yakni bahwa “We are becoming two societies: humanists and technologists.”
Pendidikan humaniora
Pendidikan tidak sekadar membuat orang menjadi pandai, namun juga harus membuat manusia semakin manusiawi. Pendidikan tidak hanya untuk membina manusia agar mampu menggunakan teknologi, tetapi juga harus membantu manusia agar dapat memanfaatkan teknologi untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, pendidikan humaniora sangat penting. Pendidikan humaniora adalah pendidikan yang membantu manusia menjadi semakin utuh, mandiri, dewasa dan dapat menghargai martabat manusia.
Sedemikian pentingnya pendidikan humaniora itu didasarkan pada alasan bahwa pengetahuan dan keterampilan teknis apa pun akhirnya akan bermuara pada perbuatan. Maka ilmu dan teknologi tidak dapat dilepaskan dari etika yang mengatur kehidupan manusia. C.A. van Peursen (1976:180) mengatakan bahwa “Pengetahuan akhirnya harus berhadapan dengan sesuatu yang baik dan yang jahat.” Ilmu dan teknologi sebagai bagian dari kebudayaan manusia dimaksudkan untuk membantu pembinaan manusia sesuai dengan martabatnya, bukan untuk menghancurkannya. Maka kini tiba saatnya ilmu humaniora dikembalikan dalam pendidikan nasional bukan sekadar tambahan, melainkan sebagai bagian integral dari seluruh proses pendidikan. Pengembangannya tidak dapat dipandang sekadar varian dari pengembangan ilmu-ilmu alam, karena ilmu-ilmu humaniora memainkan peranan penting dalam masyarakat yang berstruktur teknologis.
B.S. Mardiatmadja (1986:109-110) menyebutkan tiga prinsip yang dapat disumbangkan ilmu-ilmu humaniora dalam proses pendidikan, yaitu:
- bahwa dalam proses pendidikan pengembangan pikiran dan hati harus berjalan bersama;
- bahwa peserta didik harus diberi kesempatan untuk berkenalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan abadi;
- bahwa dalam pendidikan harus ada kerja sama erat antara pendidik dan peserta didik serta antara teori dan praksis.
Peserta didik selain pandai juga harus diarahkan menjadi pribadi manusia yang berbudi dan berkeutamaan. Lewat bahasa yang baik dan benar, sejarah yang benar dan sastra yang bermutu, peserta didik dapat dibantu mengenal pola-pola nilai secara luas, sehingga diharapkan dapat juga menilai pikiran dan tingkah lakunya sendiri serta sikap dan gejala-gejala yang secara aktual ada dalam dunia politik, ekonomi, sosial, budaya, dan mencari segi-segi yang baik dalam penampilan lahiriahnya.
Manusia modern tidak dapat dilepaskan dari teknologi. Bangsa dan negara kita pun membutuhkan ‘lompatan teknologi’ (menurut istilah B.J. Habibie) untuk dapat bertahan hidup dan menyesuaikan diri dengan dunia internasional. Namun, semestinya bangsa kita tidak menggunakan teknologi secara membabi buta. Pendidikan tidak diarahkan untuk memecah belah masyarakat dalam spesialisasi beku, dalam arti masing-masing tidak menyadari keterkaitan dan ketergantungan interdisipliner. Dalam pendidikan, manusia tidak boleh hanya menguasai ilmu dan atau teknologi sebagai keterampilan teknis belaka tanpa memahami dimensi kemanusiaannya.
Teknologi tidak berdiri sendiri. Teknologi tidak dapat dilepaskan dari dasar-dasarnya, yakni ilmu yang mencakup di dalamnya ilmu-ilmu kemanusiaan. Maka pendidikan harus mengarahkan manusia agar meningkatkan kesadaran etisnya pula. Pendidikan hendaknya meningkatkan moral perorangan, agar peserta didik dibekali kemampuan menggunakan teknologi dengan moral yang tinggi. Dan dalam era teknologi modern ini, pendidikan hendaknya juga tidak memisahkan diri dari situasi konkrit masyarakat.
Pendidikan sepanjang hayat
Pendidikan terkait erat dengan masyarakat. Perubahan-perubahan dalam masyarakat memengaruhi pendidikan. Sebaliknya, pendidikan mampu mengubah masyarakat. Maka pendidikan berperanan penting dalam memajukan masyarakat. Dalam masyarakat yang teknologis, pendidikan berperanan ganda, yakni mengembangkan ilmu dan teknologi sekaligus membekali peserta didik dengan kemampuan memanfaatkannya secara bijaksana.
Perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dan sukar diramalkan arahnya dewasa ini semakin menyadarkan manusia untuk senantiasa belajar. Pemahaman masarakat terhadap falsafah long life education (pendidikan sepanjang hayat) semakin tinggi. D.A. Tisna Amidjaja menengarai bahwa: “Pendidikan atau belajar terus mulai dianggap perlu bagi dunia kerja; orang-orang yang ingin mampu bersaing, harus melatih diri kembali, baik di in service training maupun mengikuti berbagai kursus-kursus formal atau program-program nonformal. Pelayanan-pelayanan pendidikan baru itu dapat diberikan oleh sekolah, di samping program formalnya, atau oleh kelembagaan-kelembagaan baru, seperti pusat kursus, kelompok dan lain-lain organisasi terbuka. Sesungguhnya kegiatan-kegiatan pendidikan tersebut berkomplementasi dengan sekolah.”
Dewasa ini pendidikan formal (sekolah) bukanlah satu-satunya tempat memperoleh ilmu maupun teknologi. Peranan pendidikan nonformal (kursus, balai latihan kerja, dsb.) maupun informal (keluarga dan masyarakat) tidak dapat diabaikan. Koentjaraningrat pun menunjuk keluarga sebagai basis pendidikan, khususnya dalam hakikatnya sebagai penyebaran nilai-nilai menurut konsepsi E.F. Schumacher.
Mengenai peranan keluarga (ayah-ibu) dalam pendidikan, Ki Hadjar Dewantaramengatakan bahwa: “Sesungguhnya alam keluarga itu bukannya pusat pendidikan individual saja, akan tetapi juga suatu pusat untuk melakukan pendidikan sosial. Buat zaman sekarang haruslah ibu-bapa melakukan pendidikan itu tidak dengan sendirian atau berpisahan dengan pusat-pusat pendidikan lain, tetapi haruslah selalu berhubungan diri dengan kaum guru dan pengajar.”
Bergesernya konsep sekolah (schooling) ke konsep belajar (learning), dapatlah dikatakan bahwa pendidikan dewasa ini berlangsung kapan dan di mana saja, oleh dan kepada siapa pun. Lembaga-lembaga yang tidak berkaitan secara langsung dengan tri-pusat pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara (orangtua, murid, guru) pun kini aktif memberikan informasi dan atau petunjuk-petunjuk pelajaran (instructions). Mengenai hal itu D.A. Tisna Amidjaja mengatakan: “Perkembangan media dengan kemampuannya yang hebat untuk menyebarkan informasi dan menanamkan pola-pola tingkah laku dan nilai-nilai, mempunyai arti yang sangat besar bagi lembaga-lembaga pendidikan. Kegiatan media sering disamakan dengan suatu sekolah paralel (parallel school).”
Kendati demikian, pendidikan sekolah masih merupakan tempat pendidikan yang dapat diandalkan justru dalam kerjasama dengan keluarga dan masyarakat. Pendidikan nasional Indonesia merupakan subsistem dari sistem sosial negara dan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang meletakkan pendidikan di sekolah, keluarga dan masyarakat dalam hubungan kerjasama yang saling melengkapi dan tidak bertentangan satu sama lain. Conny R. Semiawan danSoedijarto (1991:1) menyatakan: “Menerima pendirian dasar ini berarti mendudukkan upaya pendidikan untuk menunjang pembangunan nasional bagi lestarinya sistem sosial negara bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak menerima pendirian yang mendudukkan upaya pendidikan sebagai bagian dari proses mengubah sistem sosial suatu negara bangsa seperti dianut oleh Paulo Freire (Paedagogy of the Oppressed).”
Sehubungan dengan pengembangan dan alih teknologi yang dilaksanakan melalui lembaga pendidikan sebagai tuntutan zaman, Kharis Suhud pernah menyatakan: “… Tanpa dibarengi dengan pembinaan kepribadian yang kuat, sumber daya manusia itu akan menjadi robot yang mampu mengendalikan teknologi modern akan tetapi mereka tidak tahu arah dan tujuan serta dampak penerapan teknologi dalam jangka panjang.”
Jelaslah bahwa pendidikan, entah yang dilaksanakan secara formal (di sekolah/ perguruan tinggi) maupun yang diselenggarakan di dalam keluarga dan masyarakat (secara nonformal dan atau informal), haruslah merupakan pembinaan manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini terasa relevansinya dengan kenyataan yang kita hadapi sepanjang masa bahwa pendidikan formal saja tidak akan dapat menjamin alumninya sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Sebagaimana kita ketahui, meskipun menduduki tempat yang paling strategis dalam pembangunan nasional karena sifatnya yang normatif, jangkauan dan ruang lingkup pendidikan formal masih sangat terbatas. Padahal pembinaan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila bukanlah proses ‘mengada’, melainkan ‘menjadi’ (on going formation).
Manusia yang berkualitas dan mampu mandiri
Kualitas manusia dalam garis besarnya dapat dibedakan menjadi: kualitas fisik dan nirfisik. Kualitas fisik bersifat lahiriah atau badaniah dan meliputi ukuran dan bentuk badan, daya atau tenaga fisik, kesegaran dan kesehatan jasmani (menurut istilah di lingkungan TNI: kesamaptaan). Semuanya itu merupakan kualitas pribadi yang melekat pada diri seseorang. Sedangkan kualitas nirfisik bersifat batiniah dan kejiwaan, meliputi: 1) kualitas pribadi yang melekat pada diri; 2) kualitas hubungan dengan pihak lain seperti dengan Tuhan, alam lingkungan, masyarakat dan sesama manusia; dan 3) kualitas kekaryaan sebagaimana tercermin dalam produktivitas, disiplin kerja, keswadayaan, keswakarsaan, dan wawasan masa depan.
Kualitas nirfisik yang melekat pada diri disebut kualitas spiritual, yaitu yang merupakan kualitas hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. Hubungan ini mencakup antara lain: iman, ketakwaan dan moralitas.
Kualitas hubungan dengan pihak lain disebut kualitas bermasyarakat dan kualitas berbangsa. Pluralisme kebudayaan Indonesia yang merupakan satu kesatuan integral dengan Pancasila sebagai jiwanya menuntut pengembangan kesetiakawanan sosial, tanggung jawab, dan disiplin sosial. Dalam hal ini, kesetiakawanan itu akan tumbuh subur bila diikuti dengan pertumbuhan keadilan sosial. Tanggung jawab dan disiplin sosial tercermin pada kesadaran meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan diri dan atau golongannya sendiri.
Sedangkan kualitas kekaryaan dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni faktor pribadi(seperti kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman sikap/ etos kerja),faktor lingkungan dalam organisasi (seperti situasi kerja, kepemimpinan, dan yang serupa), serta faktor lingkungan luar organisasi (seperti nilai sosial ekonomi, keadaan tekanan ekonomi, dan yang serupa). Kualitas ini mengandalkan diri pada rasionalitas guna menjalin hubungan antara manusia dengan lingkungan alamnya.
Secara singkat, manusia pembangunan dituntut memiliki ketakwaan, kepekaan sosial, dan kepribadian mandiri. Maka pengembangan iman, budi pekerti, dan rasio menjadi unsur-unsur manusia integral yang perlu dikembangsuburkan melalui proses pendidikan.
Mengenai kemandirian, Fuad Hassan mengatakan: “Kemandirian ialah suatu modus keberadaan yang selalu melekat pada kesadaran bertanggung jawab, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Kemandirian adalah manifestasi keberadaan yang menjadi signifikan oleh keterkaitannya dengan suatu kebersamaan.”
Oleh karena itu, suasana pendidikan yang menunjang terbentuknya kemandirian berpikir, bersikap, dan bertindak adalah bagian dari tujuan pendidikan personalisasi seiring dengan sosialisasi.
Conny R. Semiawan dan Soedijarto (1991:29-32) mengutip telaah Kantor Menteri Negara KLH bahwa kemandirian memiliki lima komponen utama, yaitu:
- bebas, yakni tumbuhnya tindakan atas kehendak sendiri dan bukan karena orang lain, bahkan tidak bergantung pada orang lain;
- progresif dan ulet, seperti tampak pada usaha mengejar prestasi, penuh ketekunan, merencanakan, dan mewujudkan harapan-harapan;
- berinisiatif, yakni mampu berpikir dan bertindak secara orisinal, kreatif, dan penuh inisiatif;
- pengendalian diri dari dalam (internal locus of control), yakni kemampuan mengatasi masalah yang dihadapi, mampu mengendalikan tindakannya serta kemampuan memengaruhi lingkungan atas usahanya sendiri; dan
- kemantapan diri (self esteem, self confidence), mencakup aspek percaya kepada diri sendiri dan memperoleh kepuasaan atas usaha sendiri.
Peran lembaga pendidikan
Mengingat sedemikian banyaknya tuntutan terhadap pembinaan manusia yang berkualitas dan mampu mandiri tersebut, maka jelaslah bahwa sekolah tidak akan mampu melaksanakannya sendirian. Meskipun perumpamaan sekolah sebagai pabrik sungguh tidak tepat – karena manusia bukanlah komoditi – namun sebagai lembaga formal sekolah tunduk pada lingkaran input-process-output. Di dalamnya, jargon garbage in garbage out perlu diperhatikan pula. Maka pendidikan nasional tidak dapat diserahkan secara total di bawah tanggung jawab lembaga formal sekolah, yang di dalam melaksanakan tugasnya pun masih dibebani banyak kendala lain seperti: penyebaran tenaga kependidikan yang kurang merata, etos kerja guru, dimensi kepatuhan kepada atasan yang menumbuhsuburkan kultur bisu karena pola instruksional yang melulu top-down, dan sebagainya.
Dikaitkan dengan masalah ketenagakerjaan, setiap lembaga pendidikan pun diharapkan memiliki suatu built-in guidance system, yakni bahwa selama bersekolah dan di dalam proses pendidikannya, setiap peserta didik sudah diberi petunjuk dan tuntunan untuk menentukan profesinya di kemudian hari. Hal ini menuntut kerjasama dalam lingkup tri-pusat pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara, yang ditandai olehR. Slamet Iman Santoso dengan adanya hubungan berdasarkan kemanusiaan. Ia mengatakan: “Pendidikan dalam jangka waktu umur 3-4 tahun sampai 25 tahun harus diselenggarakan dalam hubungan erat antara tiga golongan. Golongan bapak-ibu, golongan murid dan golongan guru. Dalam segitiga ini, hubungan berdasarkankemanusiaan harus dilaksanakan sekalipun dalam zaman modern. Manusia mendidik manusia. Kalau hubungan kemanusiaan ini diganggu, maka hasilnya adalah manusia semrawut, yang sangat sukar untuk bisa diperbaiki lagi.”
Tak dimungkiri bahwa pendidikan nasional berperanan teramat penting dalam upaya pembinaan manusia Indonesia yang menjadikan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, sesuai dengan tujuan pendidikan itu. Dapatlah dikatakan bahwa manusia Indonesia seutuhnya dengan kualitas dan kemandirian tersebut adalah manusia pembangunan yang tangguh dalam menghadapi tantangan masa depan, termasuk tantangan pengembangan dan alih teknologi modern.
